Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pengelolaan berita hewan kurban. Sebagai regulator utama, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses pemotongan hewan kurban dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Dr. Ir. Ahmad Surya, M.Si, seorang pakar hewan ternak dari Universitas Gadjah Mada, peran pemerintah dalam hal ini sangat krusial. “Pemerintah perlu memastikan bahwa hewan kurban yang disembelih telah memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan. Hal ini untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa praktek pemotongan hewan kurban dilakukan secara human dan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. KH. Ma’ruf Amin, M.A., Wakil Presiden RI, yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan hewan kurban selama proses pemotongan.
Pemerintah juga memiliki peran dalam mengelola berita hewan kurban agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipercaya dan akurat. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa berita yang disiarkan oleh media massa tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat.
Menurut Suradi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan mengelola berita hewan kurban. “Kami bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk media massa dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait hewan kurban adalah benar dan tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.
Dengan peran yang kuat dari pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan berita hewan kurban, diharapkan bahwa proses pemotongan hewan kurban dapat dilakukan dengan baik dan aman. Sehingga, masyarakat dapat merayakan Idul Adha dengan tenang dan penuh keberkahan.